**SURABAYA | ALDERA NEWS**
Persoalan surat perjanjian perdamaian dalam perkara dugaan penganiayaan di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, menuai keberatan dari pihak kuasa hukum korban. Dodik Firmansyah, S.H., selaku kuasa hukum, secara tegas menolak apabila surat tersebut dijadikan alasan untuk menghentikan atau mengesampingkan proses hukum.
Pihaknya menilai terdapat sejumlah persoalan yang harus diungkap, mulai dari dugaan tekanan terhadap pihak yang menandatangani surat, keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi, hingga ketidakjelasan sejumlah bagian dokumen dan penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai biaya pengobatan serta kompensasi.
Berdasarkan keterangan yang diterima kuasa hukum dari kliennya, AMP (20) awalnya diajak oleh MAS (17) dengan alasan hendak pergi ke rumahnya. Namun, tanpa sepengetahuan AMP, perjalanan justru diarahkan menuju kawasan Lebak Arum, dekat sebuah rumah makan Padang.
Setibanya di lokasi, AMP mengaku terkejut karena mendapati belasan orang telah menunggu. Dalam situasi tersebut, pihak keluarga terlapor diduga menyodorkan surat pernyataan kepada AMP dan MAS untuk ditandatangani.
Merasa berada dalam situasi yang tidak terduga dan terpojok, AMP akhirnya membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Bahkan, MIW (14) yang masih berusia anak-anak disebut turut diminta menjadi saksi.
Tidak hanya itu, pihak keluarga terlapor juga disebut menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada MAS dan AMP dengan alasan biaya pengobatan serta kompensasi.
Rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi dasar keberatan pihak kuasa hukum. Mereka meminta agar proses pembuatan surat perdamaian diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah kesepakatan tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.
**DODIK FIRMANSYAH: PERDAMAIAN TIDAK BOLEH DIBANGUN ATAS TEKANAN**
Dodik Firmansyah menegaskan bahwa perdamaian merupakan hak para pihak. Namun, kesepakatan harus dibuat secara sukarela tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan.
“Jangan berlindung di balik selembar surat perdamaian apabila proses pembuatannya sendiri diduga dilakukan dengan tekanan. Perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kehendak bebas, bukan karena seseorang dihadapkan pada belasan orang kemudian diminta menandatangani dokumen dalam situasi yang membuatnya merasa terpojok,” tegas Dodik.
Ia menambahkan, apabila benar terdapat tekanan, intimidasi, atau unsur penipuan dalam proses penandatanganan, keabsahan kesepakatan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak.
Menurutnya, tanda tangan dalam sebuah dokumen tidak otomatis membuktikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas.
**ANAK BERUSIA 14 TAHUN TURUT DISEBUT DALAM SURAT PERDAMAIAN**
Keterlibatan MIW yang disebut masih berusia 14 tahun sebagai saksi juga menjadi perhatian serius pihak kuasa hukum.
Dodik mempertanyakan siapa yang meminta anak tersebut menjadi saksi, bagaimana kondisi saat penandatanganan berlangsung, serta apakah orang tua atau walinya mengetahui keterlibatan tersebut.
“Kami mempertanyakan siapa yang meminta anak berusia 14 tahun tersebut menjadi saksi, dalam kondisi seperti apa, apakah orang tua atau walinya mengetahui, serta apakah hak-haknya sebagai anak telah diperhatikan,” ujarnya.
Ia meminta penyidik menelusuri persoalan tersebut secara objektif dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan anak yang berlaku.
**SEJUMLAH BAGIAN DOKUMEN DIPERTANYAKAN**
Selain dugaan tekanan, kuasa hukum juga menyoroti sejumlah bagian surat perdamaian yang dinilai belum jelas.
Di antaranya kolom alamat yang tidak terisi, tanggal pembuatan dokumen yang dipersoalkan, serta identitas pihak yang tercantum pada bagian mengetahui yang belum disertai keterangan kapasitas atau kedudukan secara lengkap.
Dodik menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak mengenai keabsahan dokumen.
“Siapa yang membuat surat itu? Kapan surat tersebut dibuat? Siapa yang menyusun isinya? Dalam kondisi apa para pihak menandatangani? Dan apa kapasitas orang yang turut membubuhkan tanda tangan? Semua harus dijelaskan,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berpatokan pada keberadaan tanda tangan, tetapi juga harus melihat keseluruhan proses pembuatan dokumen tersebut.
**UANG RP3 JUTA DIPERTANYAKAN, BUKAN OTOMATIS MENGHAPUS PIDANA**
Penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai biaya pengobatan dan kompensasi juga menjadi persoalan yang ingin didalami kuasa hukum.
Dodik meminta penyidik mengklarifikasi dasar pemberian uang tersebut, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, serta apakah penyerahan dilakukan secara sukarela.
“Jangan sampai uang Rp3 juta kemudian dijadikan alasan bahwa persoalan telah selesai. Kami ingin mengetahui dasar pemberian uang tersebut, bagaimana kesepakatannya, apakah benar diterima secara sukarela, dan apakah penyerahan uang itu disertai tekanan agar pihak tertentu menandatangani surat perdamaian,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ganti rugi atau kompensasi harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Perdamaian pribadi tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana. Penanganannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
**POLRESTABES SURABAYA DIMINTA TIDAK TERGESA-GESA MENYIMPULKAN PERKARA**
Atas berbagai persoalan tersebut, kuasa hukum meminta penyidik Polrestabes Surabaya memeriksa secara menyeluruh proses pembuatan surat perdamaian.
Pihaknya meminta agar dokumen tersebut tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan perkara sebelum dugaan tekanan, keterlibatan anak di bawah umur, serta keabsahan dokumen benar-benar diperiksa.
Penyidik juga diminta meminta keterangan seluruh pihak yang berada di lokasi, mendalami siapa yang menyusun dan menyerahkan surat, serta mengklarifikasi proses pemberian uang kompensasi.
“Jangan hanya melihat ada tanda tangan lalu menyimpulkan bahwa perkara selesai. Penyidik harus melihat bagaimana tanda tangan itu diperoleh. Apakah benar ada kesepakatan sukarela atau justru ada tekanan? Ini yang harus dibuka secara terang,” tegas Dodik.
**KUASA HUKUM TEGASKAN AKAN TERUS PERJUANGKAN HAK KLIEN**
Menutup keterangannya, Dodik kembali menegaskan penolakan pihaknya apabila surat perdamaian tersebut digunakan untuk menutup penanganan perkara sebelum seluruh persoalan diperiksa secara objektif.
“Kami tegaskan, kami MENOLAK apabila surat perdamaian tersebut digunakan untuk menutup perkara ini. Kami mempersoalkan proses pembuatannya, dugaan tekanan terhadap pihak yang menandatangani, serta keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi.
Kami tidak sedang mempermasalahkan perdamaian sebagai sebuah pilihan. Yang kami persoalkan adalah apabila perdamaian diduga dibangun melalui cara-cara yang tidak patut dan mengabaikan kebebasan pihak yang menandatangani.
Jangan jadikan tanda tangan sebagai alat untuk membungkam hak seseorang dalam mencari keadilan. Jangan pula menjadikan uang kompensasi sebagai alasan untuk menganggap persoalan pidana otomatis selesai.
Kami meminta Polrestabes Surabaya memeriksa persoalan ini secara serius, profesional, dan transparan. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami tidak akan tinggal diam. Hak-hak hukum klien kami akan tetap kami perjuangkan. Surat perdamaian bukan tameng untuk menghindari proses hukum, terlebih apabila keabsahannya sendiri masih menyisakan persoalan serius.”
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan tekanan, proses pembuatan surat perdamaian, dan penyerahan uang masih berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum. ALDERA NEWS membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak terlapor maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
**ALDERA NEWS**
*Berani Tajam Terpercaya*
( Redaksi)
Editor : Redaksi