# KAPOLRI PERINTAHKAN PEMETAAN KAMPUNG NARKOBA, BANDAR DI SELURUH DAERAH MASUK SASARAN

Reporter : Redaksi

**JAKARTA | ALDERA NEWS** — Pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia memasuki tahap penguatan strategi. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk memetakan kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba, sekaligus mengidentifikasi bandar-bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

 

Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika yang dinilai membutuhkan langkah terarah, terukur, dan berkelanjutan.

 

Pernyataan itu disampaikan Suyudi di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemetaan harus dilakukan terhadap kampung-kampung yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba, sehingga aparat dapat menentukan langkah penegakan hukum berdasarkan kondisi di lapangan.

 

Menurut Suyudi, seluruh kapolda telah diminta menjalankan pemetaan tersebut di wilayah masing-masing. Upaya itu tidak hanya menyasar kawasan yang selama ini dikenal masyarakat sebagai lokasi peredaran narkotika, tetapi juga jaringan bandar yang diduga memasok barang terlarang tersebut.

 

### Pemetaan Wilayah dan Jaringan Bandar Jadi Prioritas

 

Kapolri menekankan bahwa pemetaan kawasan harus berjalan seiring dengan identifikasi para bandar narkoba. Langkah ini dinilai penting agar penindakan tidak berhenti pada lokasi tertentu atau pelaku di tingkat bawah, tetapi juga dapat mengarah pada jaringan yang berada di balik peredaran narkotika.

 

Dalam keterangannya, Suyudi menyebut sejumlah kawasan yang menjadi perhatian, di antaranya Kampung Ambon dan Kampung Bahari. Ia juga menyampaikan bahwa penindakan mulai dilakukan oleh jajaran kepolisian di berbagai wilayah sesuai dengan kondisi dan sasaran masing-masing.

 

Pendekatan melalui pemetaan diharapkan membantu aparat mengidentifikasi titik rawan, pola distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

 

Dengan strategi tersebut, penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, setiap tindakan tetap harus berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

 

### Penggerebekan Digelar di Sejumlah Daerah

 

Langkah penguatan pemberantasan narkoba itu diikuti serangkaian operasi kepolisian di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, operasi berlangsung sejak Jumat (9/10/2026) hingga Rabu (14/10/2026).

 

Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran antara lain Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat, serta beberapa wilayah di Makassar, Palangka Raya, Balikpapan, dan Sumatera.

 

Operasi tersebut diarahkan untuk menindak lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya aparat dalam menekan peredaran barang terlarang yang berdampak terhadap keamanan dan kehidupan sosial masyarakat.

 

Meski demikian, hasil penindakan di setiap lokasi perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi aparat penegak hukum, termasuk jumlah orang yang diamankan, barang bukti yang disita, serta perkembangan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diperiksa.

 

### Pemberantasan Narkoba Diminta Berkelanjutan

 

Operasi di berbagai daerah itu disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk memperkuat pemberantasan peredaran narkotika.

 

Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas wilayah, sebab jaringan peredaran narkoba dapat melibatkan pemasok, pengedar, hingga pihak lain dengan peran berbeda. Karena itu, pemetaan dan penindakan perlu dilakukan secara konsisten agar penanganan tidak hanya bersifat sesaat.

 

Di sisi lain, penanganan persoalan narkotika juga membutuhkan dukungan masyarakat melalui pelaporan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Identitas dan keselamatan pelapor perlu diperhatikan, sementara setiap dugaan keterlibatan seseorang harus diperiksa berdasarkan bukti.

 

Instruksi pemetaan yang disampaikan Kapolri kini menjadi salah satu langkah yang perlu dikawal pelaksanaannya di daerah. Masyarakat menantikan penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, dan mampu menjangkau jaringan peredaran narkotika sesuai ketentuan hukum.

 

**ALDERA NEWS berani tajam terpercaya**

 

( Redaksi)

Editor : Redaksi

Berita Populer
Berita Terbaru