Surabaya – Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (IKA UPN) Veteran Indonesia menyatakan dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor strategis. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan nasional berjalan konsisten menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua IKA UPN Veteran Indonesia, Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, SE., SH., MM., M.Kn., CIPA. Organisasi alumni yang merupakan gabungan IKA UPN Veteran Jawa Timur, IKA UPN Veteran Yogyakarta, dan IKA UPN Veteran Jakarta itu menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini masih dihadapi masyarakat.
Menurut Bramastyo, terdapat enam agenda penting yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo, mulai dari pembenahan sektor pertanahan, pemberantasan korupsi dan gratifikasi, penguatan dialog publik, implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pengaktifan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), hingga penguatan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pembenahan Pertanahan dan Kepastian Hukum
Agenda pertama yang menjadi sorotan IKA UPN Veteran Indonesia adalah pembenahan sektor pertanahan. Bramastyo menilai persoalan pertanahan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan administratif maupun hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya petani dan warga yang telah lama menguasai atau menggarap tanah.
Sebagai praktisi hukum, ia mengaku pernah menangani sejumlah perkara pertanahan yang menurutnya seharusnya tidak perlu terjadi apabila administrasi dan tata kelola pertanahan berjalan dengan benar.
Ia mencontohkan kasus sejumlah petani tambak di Sidoarjo yang menjadi tersangka atas tanah yang mereka peroleh melalui pewarisan. Selain itu, terdapat pula persoalan warga yang tanah gogol garapannya tiba-tiba tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga ditemukan dalam sejumlah kasus pertanahan di Kecamatan Panongan, Tangerang, serta wilayah Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
"Menurut pengalaman saya sebagai praktisi hukum, banyak kasus pertanahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Misalnya, ada sertifikat hak milik yang bisa terbit, tetapi keterangan di dalamnya tidak benar. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," ungkap Bramastyo.
Ia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap reformasi tata kelola pertanahan, termasuk pembenahan administrasi, pengawasan penerbitan sertifikat, transparansi data, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Pemberantasan Korupsi dan Evaluasi Kinerja Menteri
Agenda kedua adalah pemberantasan korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan. IKA UPN Veteran Indonesia mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.
Bramastyo mengusulkan agar para menteri memiliki kontrak kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Apabila target yang telah disepakati tidak tercapai, menteri yang bersangkutan diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk mengundurkan diri tanpa harus menunggu pergantian atau pencopotan oleh Presiden.
Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem birokrasi yang mampu menutup celah terjadinya korupsi dan gratifikasi, terutama dalam pelayanan publik dan proses perizinan.
Ia juga menyarankan agar penempatan pejabat negara tidak hanya berorientasi pada pusat pemerintahan. Beberapa menteri, menurutnya, perlu lebih banyak berkantor atau bekerja langsung di daerah, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan, agar memahami kondisi riil masyarakat.
"Penunjukan menteri harus mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya. Prinsipnya adalah the right man in the right place. Jangan sampai jabatan strategis tidak diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan," tegasnya.
Dialog Langsung dengan Petani, Nelayan dan Masyarakat
Agenda ketiga berkaitan dengan pentingnya membuka ruang dialog publik antara kementerian dan masyarakat. Bramastyo menilai kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Ia mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali model dialog langsung seperti program Klompencapir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang pernah ditayangkan melalui TVRI.
Melalui forum tersebut, pemerintah dapat berdiskusi secara langsung dengan petani untuk mengetahui kendala produksi, kebutuhan sarana pertanian, persoalan distribusi, hingga berbagai hambatan yang mereka hadapi.
Model komunikasi serupa, menurutnya, juga perlu diterapkan kepada nelayan, petani tambak, serta pelaku perkebunan.
Bramastyo menegaskan bahwa sektor pertanian harus mendapatkan perhatian besar karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Ia mendukung program Presiden Prabowo dalam mendorong swasembada pangan. Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar sebagai negara agraris yang dilintasi garis khatulistiwa, dengan tanah subur dan kekayaan sumber daya alam.
Baca juga: Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan Kasus Pencurian Sawit di Asahan, Dugaan Prosedur yang Cacat Hukum
"Ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam bidang pangan. Karena itu, potensi pertanian harus benar-benar dikelola dan dikembangkan secara maksimal," ujarnya.
Implementasi Pancasila dan UUD 1945 Harus Diperkuat
Agenda keempat adalah mendorong realisasi nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
IKA UPN Veteran Indonesia secara khusus menyoroti pentingnya pelaksanaan pasal-pasal UUD 1945, terutama Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34.
Menurut Bramastyo, pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun keberhasilan pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan perekonomian untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.
Ia berharap nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam setiap program dan kebijakan pemerintah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Usulkan GBHN sebagai Pedoman Pembangunan Berkelanjutan
Agenda kelima yang disampaikan IKA UPN Veteran Indonesia adalah mengusulkan agar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali digunakan sebagai pedoman pembangunan nasional.
Bramastyo mengibaratkan Presiden sebagai lokomotif kereta api, sedangkan seluruh rakyat Indonesia merupakan gerbong yang berada di belakangnya. Tujuan pembangunan nasional menjadi destinasi perjalanan, sementara GBHN berfungsi sebagai rel yang memastikan perjalanan tetap berada pada jalur yang benar.
Menurutnya, keberadaan pedoman pembangunan jangka panjang sangat penting agar arah pembangunan nasional tidak berubah-ubah mengikuti pergantian kepemimpinan.
Dengan adanya GBHN, setiap Presiden yang memimpin negara diharapkan tetap menjalankan program pembangunan berdasarkan tujuan nasional yang telah disepakati bersama.
"Bayangkan kalau kereta api tidak mempunyai rel. Seperti itulah kondisi pembangunan apabila tidak memiliki pedoman yang jelas. Rakyat tidak mengetahui apakah lokomotif yang dijalankan Presiden sudah berada di jalur yang benar atau justru keluar dari jalurnya. Di sinilah pentingnya GBHN," jelasnya.
Ia menilai pembangunan nasional harus dirancang secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan agar setiap pemerintahan memiliki kesinambungan kebijakan dalam mencapai cita-cita bangsa.
MPR Perlu Diperkuat sebagai Representasi Kedaulatan Rakyat
Agenda keenam adalah usulan penguatan kembali kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagaimana konsep ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945.
Bramastyo berpandangan bahwa MPR perlu memiliki peran lebih kuat dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi.
Ia menilai, apabila Presiden dinilai telah menyimpang dari arah kebijakan nasional dan berbagai peringatan tidak direspons melalui perbaikan kebijakan, MPR perlu memiliki fungsi evaluasi yang kuat sebagai representasi kedaulatan rakyat.
Menurutnya, penguatan kelembagaan MPR perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan, sehingga mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan tetap berlandaskan konstitusi.
Dukungan untuk Indonesia Emas
Menutup pernyataannya, Bramastyo menegaskan bahwa IKA UPN Veteran Indonesia mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor demi mewujudkan cita-cita nasional.
Sebagai organisasi alumni dari perguruan tinggi yang memiliki identitas Bela Negara, IKA UPN Veteran Indonesia merasa memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan kontribusi pemikiran, masukan, dan kritik konstruktif bagi kemajuan bangsa.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pemerintahan dan tata kelola negara yang kuat, bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Kami IKA UPN Veteran Indonesia, sebagai bagian dari kampus Bela Negara, mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan berbagai pembenahan demi terwujudnya cita-cita nasional. Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami terhadap masa depan bangsa Indonesia," pungkas Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, yang juga berprofesi sebagai dosen dan praktisi hukum.
(Red)
Editor : Redaksi