Jakarta, ALDERA NEWS — Komisi III DPR RI mengambil sikap tegas terkait polemik hukum yang menimpa videografer Amsal Christy Sitepu. Dalam rapat dengar pendapat umum, parlemen mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo.
Tidak hanya evaluasi, DPR juga secara terbuka meminta pencopotan tiga pejabat Kejari Karo yang dinilai bertanggung jawab dalam penanganan perkara tersebut. Ketiganya adalah Jaksa Penuntut Umum Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, serta Kepala Seksi Intelijen Dona Martinus Sebayang.
Langkah tegas ini diambil setelah muncul dugaan adanya tindakan intimidasi serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum yang menjerat Amsal Sitepu. Komisi III menilai, dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut integritas aparat penegak hukum.
Selain itu, DPR juga mendorong aparat berwenang untuk mengusut secara tuntas dugaan intimidasi yang dialami Amsal. Jika terbukti, tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan dan melanggar kode etik institusi kejaksaan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena Amsal diketahui sempat ditahan hingga 131 hari terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek video profil desa. Penahanan tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai langkah yang berlebihan dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi.
Komisi III menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif. DPR bahkan menilai kasus ini bisa berdampak luas terhadap kepercayaan publik serta iklim ekonomi kreatif di Indonesia.
“Penanganan perkara seperti ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya,” menjadi salah satu penegasan dalam forum tersebut.
Lebih jauh, DPR meminta Jamwas segera mengambil langkah konkret, termasuk pemeriksaan internal dan pemberian sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran etik maupun hukum.
Kasus Amsal Sitepu kini menjadi ujian serius bagi institusi kejaksaan dalam menjaga profesionalisme serta kepercayaan publik. DPR menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.
(ALDERA NEWS — Berani Tajam Terpercaya)
( Redaksi)
Editor : Redaksi