SURABAYA, ALDERA NEWS – Sosialisasi program parkir digital yang digelar oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo berubah menjadi ricuh. Ketegangan antara petugas dan juru parkir (jukir) pecah di lapangan, memicu aksi saling dorong hingga kejar-kejaran.
Kericuhan bermula saat petugas gabungan Dishub bersama aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejak pagi hingga siang hari. Dalam kegiatan tersebut, para jukir diminta segera mengaktifkan rekening sebagai bagian dari penerapan sistem parkir digital.
Namun, upaya sosialisasi itu tidak berjalan mulus. Sejumlah jukir secara tegas menolak, lantaran menilai skema pembagian hasil yang ditawarkan tidak berpihak kepada mereka.
Ketua Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fikri, menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak digitalisasi. Akan tetapi, ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, para jukir merasa tidak dilibatkan dalam proses awal kebijakan. Sosialisasi yang dilakukan secara tiba-tiba membuat mereka kaget dan kebingungan.
“Kalau hanya soal digital, kami siap. Tapi jangan sampai jukir dirugikan. Kami ini bekerja di lapangan dengan risiko tinggi,” tegasnya.
Menurut Izul, skema pembagian hasil yang dinilai tidak adil menjadi pemicu utama penolakan. Selain itu, para jukir juga menuntut adanya jaminan perlindungan, seperti asuransi kehilangan kendaraan serta kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Pasalnya, dalam praktik di lapangan, jukir kerap menjadi pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir.
“Kalau ada kendaraan hilang, jukir yang kena. Tapi saat setoran, pemerintah yang menikmati. Ini yang kami minta diperbaiki,” ujarnya.
Di sisi lain, Dishub Surabaya dikabarkan mengambil langkah tegas dengan menghentikan ratusan jukir yang tidak mendukung program tersebut. Bahkan, rencana penggantian jukir baru mulai disiapkan.
Kebijakan ini menuai kekhawatiran. Pihak paguyuban menilai pergantian jukir secara sepihak berpotensi memicu konflik sosial, mengingat proses mendapatkan titik parkir tidaklah mudah dan sering kali melibatkan dinamika di masyarakat.
“Jangan sampai muncul gesekan di lapangan. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi menyangkut kehidupan banyak orang,” imbuhnya.
Meski situasi sempat memanas, pihak jukir tetap membuka ruang dialog. Mereka menyatakan siap mendukung program parkir digital, asalkan sistem yang diterapkan lebih adil dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pekerja.
Program parkir digital sendiri merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di Kota Surabaya, sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan daerah. Namun, implementasi di lapangan dinilai perlu pendekatan yang lebih bijak agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
ALDERA NEWS – Berani, Tajam, Terpercaya
( Redaksi)
Editor : Redaksi