ALDERA NEWS – SURABAYA
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan sikap tegasnya terkait mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Ia menyatakan menghormati penuh proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah pada Jumat (17/4), menyusul penggeledahan intensif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di sejumlah lokasi, termasuk kantor ESDM di Surabaya dan kediaman para pejabat terkait.
Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan dugaan praktik pungli dalam pengurusan perizinan, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Dari hasil pengembangan penyidikan, tiga pejabat resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas ESDM berinisial AM, Kepala Bidang Pertambangan berinisial OS, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Ketiganya diduga memiliki peran dalam praktik pungli yang merugikan masyarakat dan mencederai integritas pelayanan publik.
Penggeledahan yang berlangsung maraton pada Kamis (16/4) membuahkan sejumlah barang bukti penting. Penyidik mengamankan berbagai dokumen perizinan yang diduga terkait praktik ilegal tersebut, serta uang tunai dan saldo rekening dalam jumlah signifikan.
Total nilai barang bukti uang yang berhasil disita mencapai sekitar Rp 2,3 miliar. Dana tersebut kini telah diamankan sebagai bagian dari pembuktian dalam proses hukum yang akan berlanjut ke tahap persidangan.
Khofifah menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ia juga memastikan tidak akan ada toleransi terhadap praktik-praktik yang mencoreng kepercayaan masyarakat.
“Semua harus berjalan sesuai koridor hukum. Kami menghormati proses yang dilakukan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan menjadi efek jera sekaligus momentum pembenahan sistem birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
ALDERA NEWS – BERANI, TAJAM, TERPERCAYA
( Redaksi)
Editor : Redaksi