JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara terkait fenomena meningkatnya kritik terhadap pemerintah yang belakangan berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan etika.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), Puan menegaskan bahwa penegakan hukum tetap harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih. Namun di sisi lain, cara menyampaikan kritik juga tidak boleh mengabaikan norma kesopanan dan tujuan yang konstruktif.
Menurutnya, kritik yang disampaikan dengan cara santun dan berlandaskan niat membangun akan lebih mudah diterima oleh pihak yang dikritik. Sebaliknya, kritik yang bernada menyerang justru berpotensi menimbulkan konflik baru di ruang publik.
“Penegakan hukum harus berjalan seadil-adilnya. Tapi kita juga perlu menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, agar kritik yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” ujarnya.
Lebih jauh, Puan menilai bahwa kondisi demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada kedewasaan dalam bersikap. Ia menekankan pentingnya saling menghormati antara pihak yang mengkritik dan yang menerima kritik.
Dalam pandangannya, kritik bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki keadaan. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog yang bermartabat daripada memperkeruh suasana dengan ketegangan.
Sebagai cucu dari Soekarno, Puan juga mengingatkan bahwa nilai-nilai demokrasi Indonesia sejak awal dibangun di atas semangat gotong royong dan saling menghargai perbedaan.
Ia menambahkan, ruang publik seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan yang sehat, bukan arena saling menjatuhkan. Dengan begitu, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan tanpa harus terjebak dalam polarisasi.
“Yang memberi kritik harus menyampaikannya dengan baik. Dan yang menerima kritik juga harus terbuka, selama itu memang bertujuan membangun,” tegasnya.
Puan berharap ke depan, dinamika antara kritik dan respons pemerintah dapat berlangsung lebih dewasa. Ia menilai, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penegakan hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai isu kebijakan, ia kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam menghadapi perbedaan adalah saling menghargai posisi masing-masing.
“Pada akhirnya, kita semua harus mengedepankan rasa hormat dan saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
ALDERA NEWS
Berani, Tajam, dan Akurat
( Redaksi)
Editor : Redaksi